DPR Desak Jonan Kaji Peluang Pembangunan PLTN

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Menteri ESDM Ignasius Jonan mengkaji peluang Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019 - 2038.

"Juga membandingkannya (PLTN) dengan biaya eksternal pembangkit fosil," ujar Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu dalam rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPR, Senin (15/7).

Anggota Komisi VII Kurtubi menilai PLTN sebagai salah satu sumber pembangkit listrik yang stabil dan ramah terhadap lingkungan. Namun, ada persepsi biaya listrik PLTN mahal.

Seiring berjalannya waktu, biaya listrik tenaga nuklir mulai turun, apalagi jika turut memperhitungkan biaya eksternalitas ke lingkungan.

"Pembangkit lain bisa lebih murah (dibandingkan PLTN) karena belum menghitung dampak eksternalitas ke lingkungan," ujar Kurtubi. 

Sebagai tindak lanjutnya, Jonan meminta PT PLN (Persero) untuk menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (FGD) mengenai PLTN. Saat ini, sebagian besar pasokan listrik di dalam negeri dipasok oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menggunakan batu bara.

Menurut Jonan, tantangan pembangunan PLTN terbesar adalah harganya yang belum kompetitif. Padahal, pemerintah harus menyediakan listrik yang terjangkau bagi masyarakat dengan subsidi yang terbatas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari perusahaan energi nuklir Rusia Rosatom, biaya produksi PLTN yang ditawarkan masih 12 sen dolar AS per kiloWatthour (kWh). Harga tersebut masih di atas rata-rata biaya pokok pengadaan produksi (BPP) listrik nasional yang ada di kisaran 7 hingga 8 sen dolar AS per kWh.

"Sekarang BPP nasional itu sekitar 7,1 sen dolar AS per kWh, kalau ditawarkan 12 sen per kWh ini insentif dan tantangannya berat," ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengungkapkan kajian pembangunan tenaga nuklir sudah beberapa kali dilakukan dengan melibatkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Perseroan juga sudah mendatangi langsung Rosatom untuk mendapatkan informasi.

Kendati demikian, pembangunan PLTN masih terganjal oleh Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional yang menyatakan pembangunan PLTN merupakan pilihan terakhir.

"Harga memang mahal tetapi operasinya 80 tahun. Cuma, itu kan alternatif terakhir," terangnya. (sfr/agi)

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia https://ift.tt/2k6kuv5
via IFTTT