"Komisi VII DPR mendukung pemerintah untuk mengkaji pengalihan alokasi gas ekspor ke Singapura untuk pemenuhan kebutuhan domestik pasca berakhirnya Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) pada 2023," kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis (5/12).
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII Falah Amru justru meminta penghentian pasokan gas bumi dilakukan lebih cepat tanpa menunggu 2023. Ia menilai industri dalam negeri masih membutuhkan pasokan gas bumi.
"Saya juga mengucap syukur kalau pasokan gas disetop ke Singapura di 2023. Kalau 2023 kelamaan kenapa tidak disetop lebih cepat atau ada alternatif lain (untuk industri dalam negeri)?" ujarnya. Untuk diketahui, Indonesia mengalirkan gas ke Singapura dari Lapangan Suban Blok Corridor yang digarap ConocoPhillips.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengaku terdapat permasalahan selisih harga dari gas ekspor ke Singapura dibandingkan penggunaan gas untuk kebutuhan domestik.
Ia menuturkan ekspor gas bumi dihargai sebesar US$10 per MMBTU. Sedangkan jika dilepas kepada industri pupuk, harga gas bumi dipatok sebesar US$6 per MMBTU sesuai dengan ketentuan undang-undang.
"Sehingga kami perlu pikirkan apakah kami ingin gunakan gas sebagai penerimaan negara atau pupuk. Ini harus dipikirkan bersama," ujarnya.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menambahkan besaran pengalihan gas bumi dari Singapura ke dalam negeri akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur gas bumi dan kebutuhan industri dalam negeri. Karenanya, dalam sisa waktu tiga tahun ini, ia bilang pemerintah akan mempersiapkan infrastruktur tersebut.
"Agar surplus di satu tempat bisa dialihkan ke tempat lain dan ditambah investasi industri di daerah-daerah tersebut penggunaannya," katanya.
(ulf/sfr)from CNN Indonesia https://ift.tt/364VjLR
via IFTTT
No comments:
Post a Comment