Suku Bunga BI Susut, Bukan Jaminan Kredit Mekar

Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom menilai penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) bukan jaminan bagi pertumbuhan kredit, meskipun secara teori, penurunan suku bunga acuan akan ditransmisikan ke penurunan bunga simpanan dan kredit demi mengerek pertumbuhan kredit.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam meramalkan pertumbuhan kredit hanya mencapai rentang 10 persen-11 persen sepanjang 2019. Prediksi ini sedikit lebih rendah ketimbang target BI sebesar 10 persen -12 persen. Hal itu berbeda dari perkiraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang optimistis kredit bisa tumbuh 11 persen-13 persen.

Dia mengatakan pertumbuhan kredit dipengaruhi dari sisi supply (penawaran) dan demand (permintaan), dimana masing-masing faktor itu memiliki kendala.

Dari sisi suplai, bank Bank Umum Kategori Usaha (BUKU) I,II, dan III mengalami tekanan likuiditas, berbeda dengan bank BUKU IV yang cenderung lebih longgar. Akibatnya, mereka tidak bisa memacu penyaluran kredit.

Dari sisi permintaan, ia menyebut terdapat perlambatan. Dengan demikian, meskipun bank BUKU IV memiliki likuiditas lebih longgar namun permintaan kredit lesu.

"Permintaan kredit melambat karena pertumbuhan ekonomi kita juga melambat," katanya, Selasa (30/7).

Fakta bahwa penurunan suku bunga acuan tak serta merta mengerek kredit terjadi pada periode 2016-2017. Tepatnya, usai bank sentral mengubah kebijakan suku bunga dari BI rate menjadi BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI 7DRRR) pada 19 Agustus 2016.

Selanjutnya, bank sentral terus mengerek BI 7 DRRR bahkan mencapai 4,25 persen pada 2017. Namun, pelonggaran ini tak diiringi dengan pertumbuhan kredit yang tercatat hanya 8,1 persen pada 2017. Angka ini turun dari tahun 2016 sebesar 9 persen.

"Menariknya pada periode yang sama pertumbuhan kredit justru turun bahkan mencapai tingkat terendah hanya 8 persen secara tahunan," katanya.

Ia menilai BI sebaiknya mengimbangi penurunan suku bunga dengan memperbaiki kondisi likuiditas perbankan, utamanya bank BUKU I,II, dan III.

Sebetulnya, bank sentral telah berupaya melonggarkan likuiditas perbankan dengan menurunkan batas pencadangan kas di bank umum dan syariah yang disimpan di BI atau Giro Wajib Minimum (GWM). Ia berharap kebijakan itu benar-benar memberikan stimulus kepada penyaluran kredit bank. (ulf/lav)

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia https://ift.tt/31bVKBH
via IFTTT

Ada Pergeseran Pola Belanja, Ritel Mini Unjuk Gigi

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Center of Reform on Economics (CORE) menyebut ada pergeseran pola belanja di masyarakat, yakni dari ritel jumbo ke ritel mini. Kondisi ini diyakini terjadi karena ritel kecil berhasil menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari ragam produk, lokasi yang mudah dicapai, hingga pengalaman belanja.

"Preferensi masyarakat yang dulunya suka berbelanja bulanan di ritel besar, kini mungkin tidak terlalu banyak. Jadi, belanjanya lebih cepat mingguan, bahkan harian," ujarnya, Selasa (30/7).

Kondisi ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan ritel kecil yang melampaui ritel besar. Pada kuartal I 2019, ritel besar, seperti Hero Supermarket hanya mampu mengantongi pertumbuhan pendapatan 0,5 persen, Matahari Department Store 1,7 persen, dan Ramayana minus 0,4 persen.

Sebaliknya, pertumbuhan pendapatan ritel mungil, seperti Indomaret malah meroket 57 persen, Alfamart naik 13,9 persen, dan Alfamidi meningkat 12,7 persen. Menurut Faisal, pasar tradisional sekalipun bernasib serupa ritel besar. Mereka tidak mampu melawan inovasi ritel kecil.

Asosiasi Pemasok Pasar Indonesia (AP3MI) melansir penjualan toko tradisional merosot 4 persen pada semester I 2019. "Jadi, sebagian pangsa pasar tradisional dan ritel besar ini masuk ke ritel modern kecil," imbuh dia.

Justru, sambung dia, kini masyarakat mendatangi ritel besar umumnya lebih kepada hal-hal yang bersifat leisure. Misalnya, makan dan hiburan.

Konsumsi Masih Berdenyut

Sebelumnya, Ekonom Senior Purbaya Yudhi Sadhewa menuturkan sektor ritel lesu akibat kebijakan pemerintah, tak terkecuali Bank Indonesia (BI). "Kemungkinan besar memang ada kebijakan yang dijalankan, namun belum optimal, sehingga ekonomi kita tidak bisa lari," katanya.

Menurut dia, daya beli masyarakat merupakan konsekuensi dari ramuan kebijakan fiskal dan moneter. Penyebab ekonomi kurang darah bisa dilihat dari seberapa longgar pengelolaan fiskal dan moneter. "Mungkin, masih bisa ditingkatkan lagi (kebijakannya)," jelasnya.

Faisal tak setuju. Ia mengisyaratkan konsumsi masyarakat masih berdenyut. Tengoklah, pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif stabil di kisaran 5 persen. Meski demikian, diakui trennya menunjukkan perlambatan.
[Gambas:Video CNN]
"Ada kecenderungan perlambatan setelah Pemilu, tetapi tidak sampai sangat kontraktif seperti tahun 2017," tutur dia.

Karenanya, ia meminta pemerintah juga berhati-hati menjaga konsumsi, utamanya kelas menengah. Sebab, kontribusi konsumsi kelas menengah ini berkisar 60 persen terhadap total konsumsi rumah tangga.

Ia menuturkan kelas menengah lebih waspada terhadap isu-isu yang berkembang. Khususnya hal yang terkait dengan pendapatan dan konsumsi mereka, misalnya pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan inflasi, dan lainnya.

"Jadi kalau ada kebijakan yang kontraproduktif dari kelas menengah ini, kami khawatirkan akan terjadi perlambatan," tandasnya.

(ulf/bir)

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia https://ift.tt/2ZksXdn
via IFTTT