KPUPR Andalkan Ini Demi Ketahanan Pangan

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga memiliki peran dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Apalagi pangan menjadi komoditas strategis. Bahkan menjadi salah satu Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam periode 2015-2019 menargetkan pembangunan 65 bendungan, yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru guna meningkatkan kapasitas tampungan air.

Salah satu tujuannya agar kontinuitas suplai air ke sawah terjaga melalui jaringan irigasi di 14 sentra produksi pangan nasional. Jaringan irigasi baru seluas 1 juta juga akan dibangun dan serta modernisasi jaringan irigasi yang sudah ada.

"Saat ini dari 7,3 juta hektar lahan irigasi, hanya sekitar 11% yang mendapatkan pasokan air dari bendungan. Nantinya setelah 65 bendungan rampung, daerah irigasi yang mendapatkan pasokan air dari bendungan akan bertambah luas menjadi 19-20%-nya," kata Menteri Basuki seperti mengutip dari laman resmi Kementerian PUPR.

Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan irigasi sehingga bendungan yang dibangun dengan biaya mahal, dipastikan bisa mengalirkan air hingga ke sawah-sawah petani.

Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai inovasi dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan irigasi, Indonesia mengikuti Pertemuan ICID ke 69 yang berlangsung selama enam hari yaitu pada 12-17 Agustus 2018 bertempat di Kota Saskatoon, Saskatchewan, Kanada.

International Commision on Irrigation and Drainage (ICID) merupakan Komisi internasional yang membahas tentang irgasi dan drainase. Komisi ini didirikan pada tahun 1950, dimana saat ini jaringan profesionalnya telah tersebar di 80 negara.

Sebanyak 500 delagasi dari seluruh dunia hadir pada acara ini untuk mendiskusikan pengelolaan pertanian air yang inovatif dan berkelanjutan serta mengeksplorasikan tantangan yang ada dari setiap iklim perubahan, dimana hasil diskusi yang berlangsung akan di aplikasikan di masing-masing negara anggota.

Indonesia turut hadir dalam acara ini dengan anggota delegasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), serta akademisi yang tergabung dalam Indonesian National Commitee on Irrigations and Drainage (INACID) atau Komite Nasional Indonesia (KNI) ICID. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adang Saf Ahmad dari Kementerian PUPR.

"Melalui forum ini, para anggota salin berbagi informasi, pengetahuan bagaimana mengelola irigasi dan drainase. Pengetahuan yang baru itu bisa kita adopsi untuk menjawab isu-isu irigasi dan drainase di Indonesia seperti meningkatkan efisiensi irigasi maupun modernisasi irigasi," jelas Adang.

Usai acara pembukaan, (12/8), ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara INACID dengan Committee on Irrigation and Drainage (CTCID) Taiwan dalam hal ini China Taipei terkait kerjasama dalam bidang pertanian dan pembangunan pedesaan dalam bidang irigasi serta drainase.

Pada pertemuan ICID kali ini, delegasi Indonesia juga mengajukan usulan agar pelaksanaan ICID ke-70 tahun 2018 bisa berlangsung di Bali.

Turut hadir dalam acara ini, Dewan Pakar INACID Iwan Nursyirwan Diar, Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris serta Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air, Kemenko Perekonomian, Muhammad Zaenal Fatah serta Konsul Jenderal Indonesia di Toronto, dan Leonard Felix Hutabarat.

Let's block ads! (Why?)

from Inilah.com - Ekonomi buka link disamping kalo berita nya kurang lengkap https://ift.tt/2vUrGx7