Pertama adalah infrastruktur. Sri Mulyani menyatakan bahwa hal itu akan menyokong mobilitas dan mendorong pembangunan di dalam negeri. Jika keduanya tumbuh, maka efeknya ke ekonomi akan positif.
Kedua, pemerintah perlu memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Dalam hal ini, pemerintah akan meningkatkan kualitas mereka melalui pendidikan dan riset, program kesehatan, dan perlindungan sosial.
"Lihat fondasi prioritas ini, SDM dan juga harus menciptakan birokrasi yang efisien profesional dan kompeten, serta integritas," ungkap Sri Mulyani, Kamis (12/9).
Ketiga adalah teknologi. Menurutnya, kemajuan teknologi juga bisa mengembangkan industri dalam negeri. Keempat, perbaikan kualitas pelayanan dan efisiensi proses bisnis yang diperlukan.Kelima, perbaikan pengelolaan tata ruang wilayah. Lalu, syarat keenam adalah menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat.
Kendati begitu, Sri Mulyani menyatakan ekonomi global juga akan berdampak pada situasi di dalam negeri. Makanya, ia tak bisa menjamin 100 persen bahwa enam syarat ini akan membawa Indonesia benar-benar menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima pada 2045 mendatang.
"Itu bukan jaminan karena juga dihadapkan pada berbagai kemungkinan dinamika fluktuasi atau bahkan krisis yang mungkin terjadi dalam lingkungan global," terang Sri Mulyani.
Namun, jika situasi global kondusif, pendapatan per kapita Indonesia pada 2045 berpotensi menyentuh US$23.199 dengan usia produktif sebesar 47 persen. Selain itu, jumlah masyarakat yang berada di kelas menengah diperkirakan sebesar 70 persen dari total penduduk 319 juta jiwa.Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan optimistis Indonesia akan masuk dalam peringkat ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045 mendatang. Salah satu pendorong utamanya berasal dari ekspor sejumlah komoditas bernilai tambah.
Diketahui, pemerintah kini sedang menggenjot ekspor komoditas yang sudah diolah lebih dulu di dalam negeri. Dengan demikian, nilai ekspor yang diraup akan lebih tinggi dibandingkan dengan menjual barang mentah.
"Indonesia sangat bergantung dengan komoditas, tapi sekarang pemerintah fokus pada nilai tambah," ujar Luhut.
Luhut bilang perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China membuat harga komoditas melorot. Alhasil, nilai ekspor pun ikut turun. Maka itu, pemerintah perlu memutar otak demi meningkatkan nilai ekspor dalam waktu mendatang.Pemerintah saat ini sedang fokus menata hilirisasi nikel. Mulai tahun depan, pemerintah resmi melarang ekspor mineral mentah komoditas tersebut.
"Nikel di Indonesia diekspor 98 persen ke China. Kenapa tidak diolah di dalam negeri," jelas Luhut.
Ia menyatakan saat ini sudah ada tambahan komitmen investasi hilirisasi nikel sebesar US$20 miliar atau Rp280 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS sampai 2024 mendatang. Dengan penambahan itu, total investasi yang masuk menjadi US$29 miliar atau Rp406 triliun.Selain itu, pemerintah juga akan terus menggenjot investasi dengan merevisi 72 undang-undang (UU) terkait perizinan investasi. Perombakan aturan akan dilakukan dengan skema omnibus law.
"Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintah kepada kami, omnibus law harus digunakan untuk merevisi lebih dari 72 uu yang sama sama lainnya sudah tidak cocok," pungkas dia.
[Gambas:Video CNN] (aud/lav)
from CNN Indonesia https://ift.tt/31hT4Tv
via IFTTT
No comments:
Post a Comment