Dorongan disampaikan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Danang Parikesit saat berkunjung ke Kementerian BUMN di Jakarta pada Rabu (27/11). BPJT ingin kementerian turut mendukung gagasan tersebut.
Danang menjelaskan wadah itu dibutuhkan agar para perusahaan pelat merah bisa lebih mudah mendapatkan modal dan pembiayaan. Di sisi lain, investor yang berminat menggarap infrastruktur bisa mengalirkan dana yang dimiliki secara terstruktur, sederhana, dan cepat.
"Lembaga keuangan kan inginnya masuk dengan satu platform dan mau didorong salah satunya platform dari penyedia tol dari BUMN, seperti Jasa Marga, Hutama, Waskita, dan beberapa pemain baru, seperti Wika dan PP," ujar Danang, Rabu (27/11). Selain itu, Danang menjelaskan wadah diperlukan karena kebutuhan modal dan pembiayaan untuk membangun infrastruktur jalan tol cukup besar. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun sekitar 2.500 kilometer jalan tol baru di periode kedua pemerintahannya.
Di tengah mimpi tersebut, uang pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas. Begitu juga dengan dana dari pemerintah daerah.
Oleh karena itu, pemerintah berharap para perusahaan negara tetap bisa mengambil peran dalam pembangunan infrastruktur jalan tol.
"Makanya concern kami bagaimana BUMN tetap terus bisa berpartisipasi, sementara mereka sekarang banyak asetnya, harus meningkatkan kekuatan modal dan kerja sama lembaga pembiayaan untuk memberikan utang ke BUMN tersebut," terangnya.
[Gambas:Video CNN] (uli/agt)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2QW9mik
via IFTTT
No comments:
Post a Comment