Dari tiga kartu yang dijanjikan Jokowi, program Kartu Pra Kerja merupakan yang terbaru. Sementara Kartu Indonesia Sehat saat ini sudah berjalan melalui BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar kuliah merupakan modifikasi program sebelumnya.
Kartu Pra Kerja bakal berbentuk formulir yang merupakan identitas bagi lulusan SMA, SMK, hingga perguruan tinggi untuk bisa mendapat pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional dari pemerintah secara 'cuma-cuma'. Setelah itu, para pemegang kartu yang sudah lulus pendidikan tambahan akan disalurkan ke industri.
Berdasarkan rancangan model sementara, pemerintah akan menerbitkan kartu bagi 2 ribu lulusan dari berbagai tingkat pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah mempersiapkan anggaran sekitar Rp10,3 triliun untuk program Kartu Pra Kerja yang dimulai pada tahun depan.
"Akan diberikan kepada 1 juta penerima yang melalui pelatihan digital dan 1 juta untuk pelatihan regular. Saat ini, programnya masih dibahas di kementerian terkait di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian," ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, Senin (15/7).
Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono menilai program ini tidak mampu menyelesaikan masalah di sektor ketenagakerjaan Tanah Air. Pasalnya, menurut dia, masalah utama yang dihadapi adalah minimnya lowongan kerja, bukan hanya keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas.
"Maka menciptakan lapangan kerja perlu dipikirkan lebih dulu, sehingga bisa mengatasi masalah pengangguran," ujar dia kepada CNNIndonesia.com.
Menurut dia, peningkatan keterampilan SDM bisa dilakukan secara bertahap setelah lapangan kerja tersedia. Ia mencontohkan pekerja pabrik bisa meningkatkan ketrampilan usai jam bekerja.
Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan permasalahan utama sektor tenaga kerja saat ini adalah terbatasnya jumlah lapangan kerja, terutama yang bersifat formal. Saat ini, menurut dia, pengangguran justru cukup banyak berasal dari lulusan SMK dan perguruan tinggi.
Sementara itu, menurut dia, pengangguran dari kalangan pendidikan menengah ke bawah tidak terlalu banyak karena penciptaan lapangan kerja informal yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. "Misalnya dengan munculnya ojek online, penjual baju di media sosial, mereka jadi itu," jelasnya.
Dari fakta ini, menurut Faisal, seharusnya pemerintah lebih fokus mengatur siasat untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin, ketimbang sibuk dengan program vokasi. Salah satunya, lanjut dia, dengan mendorong investasi agar banyak industri terbangun.
Namun, ia menekankan investasi yang perlu didorong adalah sektor industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Setelah itu, lanjut dia, pendidikan vokasi dapat menjadi solusi tambahan.
"Saat ini, investasi 'mandek', penciptaan lapangan kerja rendah, tetapi seolah-olah tenaga kerja yang ada tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar. Padahal, seharusnya mereka dibuatkan pasar tenaga kerja yang sesuai dengan pendidikan mereka," jelasnya.
Namun, ia memberikan saran jika pemerintah tetap ingin mendorong pendidikan vokasional yakni memastikan mekanismenya tepat sasaran. Hal ini, menurut dia, bisa dilakukan dengan fokus pada pendidikan-pendidikan yang dibutuhkan industri.
"Bisa contoh Jepang, mereka dulu banyak sekolahkan pelajarnya ke luar negeri untuk belajar otomotif, lalu kembali ke negaranya untuk bangun industri sendiri," tuturnya.
Di sisi lain, ia mengatakan pemerintah perlu pula memperhatikan masalah lain di sektor ketenagakerjaan. Salah satu yang kerap dikeluhkan investor adalah persoalan upah minimum.
Saat ini, menurut dia, terjadi disparitas yang tinggi antara Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah yang satu dengan yang lainnya. Padahal, ini kerap menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.
Ujung-ujungnya, investor lebih memilih Vietnam, Thailand, dan Kamboja untuk membangun industri karena ada kepastian upah tenaga kerja yang cukup merata di masing-masing daerah negara tersebut. Untuk masalah ini, Faisal melihat pemerintah sejatinya bisa mengambil solusi pembangunan sentra industri yang lebih tertata.
Ia mencontohkan pengembangan industri padat karya dapat terpusat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan industri otomotif dapat terpusat di Jawa Barat.
"Kalau penyebarannya pun dikelola, ada relokasi industri, dan infrastruktur memadai, rasanya investor mau-mau saja melirik Indonesia lagi," tandasnya. (agi)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2YSSpGB
via IFTTT
No comments:
Post a Comment