Pengunduran diri tersebut dilakukan karena Kementerian BUMN menolak opini ketidakpuasan (dissenting opinion) yang diajukannya terhadap tingkat kemajuan (progress) pabrik blast furnace yang diinisiasi perusahaan sejak 2011. Di dalam surat tersebut, Roy mengatakan bahwa proyek pengolahan bijih besi tersebut ganjil dan berpotensi membuat KS didera rugi lebih dalam.
Keganjilan tersebut didasarkan pada beberapa perhitungan. Pertama, produksi yang dilakukan.
Ia mengatakan Krakatau Steel akan memproduksi hot metal untuk menjadi bahan baku baja slab. Hanya saja, harga slab hasil produksi pabrikan tersebut memiliki Harga Pokok Penjualan (HPP) yang mahal, yakni US$82 per ton dengan produksi 1,1 juta ton per tahun.
Roy mengatakan kalau diteruskan, kebijakan tersebut bisa membuat Krakatau Steel mengalami tambahan kerugian Rp1,2 triliun per tahun.
Kedua, uji kelayakan proyek blast furnace. Menurutnya, uji kelayakan atas proyek tersebut tidak dilaksanakan dengan benar. Seharusnya, proyek ini memiliki tiga kali pengujian, di mana mesin harus beroperasi enam bulan.
Namun, proyek blast furnace hanya dijalankan selama dua bulan untuk kemudian dimatikan lagi. Menurutnya, proyek blast furnace ini sudah beroperasi selama dua pekan lamanya.
Proyek seharusnya berjalan atas rekomendasi audit independen, tapi ternyata tidak dindahkan perusahaan.
"Fasilitas ini kan suhunya 2.700 derajat, kalau tiba-tiba dimatikan, maka damage-nya luar biasa. Sampai hari ini, tidak ada orang yang bisa memberi jaminan bahwa kalau dimatikan dua bulan, maka mesinnya bisa berfungsi lagi seperti normal. Karena biasanya, teknologi blast furnace ini harus didiamkan 15 hingga 20 tahun sebelum dimulai lagi," katanya, Selasa (23/7).
Roy mengatakan sebenarnya pada 11 Juli lalu, ia sudah mengajukan surat dissenting opinion tersebut kepada Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajarannya.
"Di dalam Whatsapp yang disampaikan oleh Deputi BUMN Fajar Harry Sampoerno, Bu Menteri BUMN mengatakan beliau tidak puas dengan dissenting opinion tersebut," jelas Roy.
Kejepit ProyekRoy mengatakan sebelum mengajukan pengunduran diri, ia sudah meminta penjelasan dari dewan direksi terkait operasi pabrik blast furnace yang dipaksakan tersebut. Menurut dia, kala itu dewan direksi mengatakan proyek harus dijalankan agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena proyek sudah mundur 72 bulan dari seharusnya.
Kemudian, jika proyek ini tidak berjalan, maka kontraktor proyek, yakni Capital Engineering and Research Incorporation (CERI) akan mengajukan klaim dalam jumlah besar kepada Krakatau Steel karena tidak segera menggunakan pabrik tepat setelah proyek itu selesai.
Padahal, di dalam kontrak antara Krakatau Steel dengan kontraktor, terdapat masa tenggang (window) selama setahun antara proyek selesai hingga benar-benar beroperasi.
"Makanya tentu hal ini membuat kita bersepekulasi. Siapa sih yang punya kepentingan di proyek ini sehingga terkesan dipaksakan? Saya pernah tanya langsung ke direksi terkait hal ini, mereka bilang 'saya kejepit, Pak'," tutur dia.
Ia sendiri sudah mencurigai bahwa proyek blast furnace ini tak akan menguntungkan Krakatau Steel sejak ia menduduki kursi komisaris pada 2015 lalu. Beberapa surat sudah dikirimkan baik ke dewan direksi maupun Kementerian BUMN, tapi tak pernah digubris.
"Saya tidak ingin ini menjadi konsumsi publik karena ini kan urusan korporasi internal. Tetapi terus terang, saya punya tanggung jawab moral karena tugas saya memang mengawasi jalannya bisnis ini. Jika memang waktu itu mereka mau dengar opini saya, mungkin Krakatau Steel bisa hemat Rp2 triliun hingga Rp3 triliun," jelas dia.
CNNINdonesia.com sudah berupaya untuk meminta penjelasan atas permasalahan Krakatau Steel tersebut ke Kementerian BUMN. Tapi, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno yang dihubungi dengan pesan elektronik, sampai dengan berita ini diturunkan belum memberikan konfirmasinya.
(glh)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2LABPIQ
via IFTTT
No comments:
Post a Comment