Apalagi, Kementerian Keuangan sebelumnya memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada semester I tahun ini hanya mampu mencapai 5,1 persen, melambat dibanding periode yang sama tahun lalu 5,17 persen. Sejumlah data seperti ekspor dan impor juga mengalami perlambatan. Bahkan, angka penjualan mobil juga ikut menurun.
Berdasarkan data BPS, ekspor Indonesia sepanjang Januari-Juni 2019 tercatat US$80,32 miliar atau turun 8,57 persen dibanding periode yang sama tahun lalu US$87,88 miliar. Impor pada periode yang sama juga turun 7,63 persen menjadi US$82,26 miliar.
Sementara berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil pada semester I turun 13 persen dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi 481.557 unit.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya juga pesimis dengan kondisi perekonomian dengan memangkas target pertumbuhan kredit menjadi di kisaran 9-11 persen.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan indikator perekonomian di dalam negeri menjadi salah satu alasan pihaknya memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuannya. Ia memperkirakan penurunan bunga BI akan segera direspons perbankan melalui penurunan bunga kredit sehingga dapat membantu mendorong perekonomian.
"Jelas suku bunga acuannya ya turun. Kami berkeyakinan penurunan (bunga kredit) ini bisa lebih cepat sehingga bisa mendorong pertumbuhan kredit," ujar Perry usai Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (18/7).
Ia bahkan mengaku masih membuka ruang kebijakan moneter yang akomodatif ke depan, antara lain melalui pelonggaran likuiditas dan penurunan bunga acuan.
"BI akan akomodatif dalam beberapa kebijakan dan akan terus ke depannya. Apa itu akamodatifnya? Lewat pengendoran likuiditas dan penurunan suku bunganya," jelas dia.
Meski demikian, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menilai amunisi penurunan suku bunga BI 7 DRRR sebesar 25 persen masih minim menggairahkan kredit, termasuk kredit di sektor konsumsi. Kredit konsumsi ini meliputi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), hingga Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
"Dampaknya tidak banyak, kalau hanya turun 25 bps, dampaknya hanya minim," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Alasannya, menurut dia, penurunan suku bunga acuan sebesar 25 persen hanya akan direspon bank dengan mengurangi suku bunga simpanan. Hal ini lantaran transmisi bunga BI bunga kredit relatif lebih lambat.
Menurut dia, transmisi bunga acuan BI ke bunga simpanan hanya membutuhkan waktu 3-4 bulan, sedangkan ke bunga kredit membutuhkan waktu lebih lama, yakni di atas 6 bulan.
"Kalau BI terus menurunkan misalnya 100 bps itu ada kemungkinan untuk deposito turun diikuti juga kredit, dengan syarat likuditas bank makin bagus," paparnya.
Dengan kondisi tersebut, menurut dia, penurunan bunga BI saat ini tak akan banyak mengerek kredit dan konsumsi masyarakat.
"Masyarakat juga masih ragu untuk konsumsi dan investasi karena khawatir kondisi pendapatan mereka ke depan. Eksportir juga khawatir akan ekonomi dan perdagangan global," imbuhnya.
David pun menilai bank sentral memiliki ruang untuk menurunkan kembali suku bunga sebesar 25-50 bps. Peluang itu didorong kondisi domestik maupun global, terutama jika The Fed memangkas bunga acuannya.
Sementara Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menyebut bank sebenarnya sudah menurunkan bunga kredit, meski bunga acuan BI naik tahu lalu. Hal ini sesuai dengan data BI yang menyebut suku bunga kredit berhasil turun 23 bps di kala suku bunga acuan naik hingga 175 bps.
Dengan demikian, ia tidak bisa memastikan besaran penurunan suku bunga kredit, walaupun potensinya tetap ada.
"Saya tidak bisa pastikan suku bunga kredit akan turun lagi sehingga KPR dan KKB bisa naik pertumbuhannya," imbuhnya.
Di samping itu, ia menilai pertumbuhan konsumsi tahun ini belum maksimal. Hingga kuartal I 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi, naik 5,01 persen.
Capaian tersebut sedikit lebih baik dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan konsumsi ini tentunya akan mempengaruhi penyaluran kredit.
"Harus dipastikan dulu laju konsumsi rumah tangga cukup tinggi, takutnya kalau bank menurunkan suku bunga kredit konsumsi tapi ternyata konsumsi rumah tangga melandai malah jadi potensi NPL kredit konsumsi naik," katanya.
Di sisi lain, ia mengakui kebijakan BI menurunkan menurunkan batas pencadangan kas di bank umum dan syariah yang disimpan di BI atau Giro Wajib Minimum (GWM) mampu melonggarkan likuiditas perbankan. Imbasnya, bank mempunyai lebih banyak dana untuk penyaluran kredit.
Sebagai catatan, batas pencadangan berdenominasi rupiah yang harus disetor secara harian dan bersifat tetap (fix) turun dari semula 5,0 persen menjadi 4,5 persen. Sedangkan, batas pencadangan yang harus disetor setiap dua minggu dan bersifat fleksibel (averaging) naik dari 1,5 persen menjadi 2,0 persen.
Adapun untuk batas pencadangan berdenominasi valuta asing (valas), BI akan memberlakukan GWM averaging sebesar 2,0 persen dari sebelumnya tidak ada. Dengan GWM averaging tersebut, maka batas pencadangan fix turun dari semula 8,0 persen menjadi 6,0 persen.
Kebijakan baru ini berlaku mulai 16 Juli 2018 untuk bank umum dan pada 1 Oktober 2018 di bank syariah.
Namun demikian, pelonggaran likuiditas tidak menjadi jaminan perbankan mengerek turun suku bunga kredit. Menurut dia, perbankan akan mempertimbangkan tingkat risiko kredit macet (Non Performing Loan/NPL).
"Kalau NPL tinggi dan likuidtas ketat bank pasti tidak akan menurunkan suku bunga bank," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Ekonom PT Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean menambahkan pelonggaran GWM hanya menimbulkan efek sementara terhadap likuiditas perbankan. Akibatnya, perbankan harus tetap mengupayakan berbagai langkah agar likuiditasnya tidak mengetat.
"Likuiditas naik temporer sekitar Rp25 triliun. Tetapi kemudian proses repricing dan respon interbank dan segmentasi likuiditas di perbankan menyebabkan efek GWM terhadap likuiditas kemarin tidak berlangsung lama," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan pertumbuhan kredit diprediksi cenderung masih lemah. Selain kondisi likuiditas, pertumbuhan kredit juga dipengaruhi rendahnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Di sisi lain, ia menilai permintaan kredit di lapangan masih lesu.
"Kredit konsumsi pasti terkena pengaruh positif, cuma besarannya tidak tahu. Karena bervariasi dari waktu ke waktu tergantung kondisi ekonomi," tuturnya. (agi)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2O7XhXL
via IFTTT
No comments:
Post a Comment