Secara teori, pendapatan per kapita bisa digunakan sebagai salah satu instrumen untuk melihat tingkat kemakmuran. Pendapatan per kapita merupakan total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dibagi jumlah penduduk. Sayangnya, pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia cenderung stagnan selama empat tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita Indonesia meningkatkan secara signifikan selama 28 tahun terakhir. Pada periode 2000-2004, pendapatan per kapita Indonesia hanya sedikit di atas US$1.000. Kemudian, rata-rata pendapatan per kapita melonjak 95 persen pada periode 2005-2009 menjadi sekitar US$2.000. Pada periode 2010-2014, rata-rata pendapatan per kapita menanjak 76,25 persen menjadi US$3.563,8.
Sementara, selama periode 2015-2018 atau era kepemimpinan Jokowi, peningkatannya hanya 1,42 persen dari rata-rata periode 2010-2014, yaitu menjadi US$3.616,5. Dengan capaian tersebut, berdasarkan kategorisasi Bank Dunia, Indonesia berada pada kategori negara berpendapatan menengah bawah selama empat tahun terakhir.
Dibandingkan negara tetangga di kawasan ASEAN, pendapatan per kapita Indonesia masih kalah jauh dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sebagai pembanding, pada 2018, pendapatan per kapita Indonesia hanya US$3.927. Sementara, pendapatan per kapita Thailand mencapai US$7.273,56, Malaysia US$10.043, dan Singapura US$64.567.
Kondisi ini cukup ironis di tengah angka kemiskinan yang terus menurun selama empat tahun terakhir hingga ke level 1 digit. Per Maret 2019, angka kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 9,41 persen atau setara dengan 25,14 juta orang. Realisasi tersebut melandai dari tingkat kemiskinan September 2018 yang mencapai 9,66 persen.
Sementara itu, upaya peningkatan kemakmuran masyarakat perlu dilakukan sebagai syarat untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Jika ingin keluar dari jebakan tersebut, PDB per kapita Indonesia harus lebih besar dari US$12.000. Artinya, pendapatan per kapita Indonesia harus melonjak setidaknya 3 kali lipat.
 Infografis pertumbuhan ekonomi RI 10 tahun terakhir. (CNN Indonesia/Timothy Loen). |
Secara teori, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat mencerminkan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang meningkat. Sementara, di Indonesia, kemampuan penyerapan tenaga kerjanya semakin turun dari waktu ke waktu. Tak ayal, pertumbuhan pendapatan masyarakatnya stagnan.
"Seharusnya untuk Indonesia, setiap 1 persen bisa menyerap sekitar 500 ribu tenaga kerja. Namun, menurut perhitungan saya, sekarang ini setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi paling banyak hanya bisa menyerap sekitar 200 ribu tenaga kerja. Bahkan, realisasinya mungkin hanya sekitar 130 ribu-150 ribu tenaga kerja. Ini tentu menjadi salah satu tolak ukur," ujar Fithra saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (22/7).
Memburuknya kualitas perekonomian, lanjut Fithra, juga tercermin dari tingkat produksi dan perkembangan sektor industri. Menurut Fithra, saat ini perkembangan produksi dan industri Indonesia lebih ke arah padat modal, beralih dari sebelumnya padat karya.
Kondisi ini disayangkan, mengingat Indonesia tengah menikmati bonus demografi di mana penduduk berusia produktif mendominasi. Seharusnya, lanjut Fithra, industri padat karya bisa menyerap penduduk berusia produktif yang ada. Turut menambah masalah, terjadi ketidakcocokan antara keahlian tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
"Misalnya, terlihat dari permasalahan tenaga kerja saat ini yang mengarah pada perlunya peningkatan keterampilan tenaga kerja," ujarnya.
Kontribusi sektor industri terhadap perekonomian juga kian menciut dari waktu ke waktu. Saat ini, peran sektor industri terhadap perekonomian hanya menyumbang sekitar 19 persen, di bawah peranannya dua dekade lalu yang masih di atas 20 persen.
"Ini semua terjadi karena kita melompat ke industri yang berbasis jasa. Ini tidak salah, namun kontribusinya lebih sedikit kepada PDB," jelasnya.
Lesunya kinerja industri juga berimbas pada neraca perdagangan yang defisit. Kondisi ini terjadi karena semakin sedikit barang yang bisa diekspor. Padahal, menurut Fithra, variabel ekonomi yang perlu didorong adalah ekspor dan investasi.
Melihat kondisi di atas, sambung dia, Indonesia sulit keluar dari middle income trap sampai 2030. Hal ini akan menimbulkan masalah di tengah momentum bonus demokrasi.
"Kalau pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa tumbuh mencapai 6 persen, maka masyarakat bisa tua sebelum kaya," ujarnya.
Karenanya, Fithra menilai pemerintah sebaiknya segera mempercepat laju perekonomian yang tinggi untuk saat ini agar tidak kehilangan momentum.
"Kalau momentum itu tidak dibangun sekarang, nanti kehilangan. Sekarang saja kita sudah ketinggalan, sudah kalah dari Vietnam, Thailand, mereka berhasil membangun momentumnya sendiri," ujarnya.
Namun demikian, Fithra memahami pilihan pemerintah untuk mengedepankan stabilitas. Tanpa dukungan sektor industri, percepatan laju pertumbuhan ekonomi berisiko menekan nilai tukar dan mengerek impor.
Mau tak mau, pemerintah harus fokus memperkuat investasi dan ekspor yang saat ini belum optimal. Di jangka pendek, upaya deregulasi perlu terus dilakukan bahkan hingga ke level terendah. Saat ini, masih ada aturan yang tumpang tindih dan belum sinkron antara pusat dan daerah.
Misalnya, iklim investasi di Indonesia memang membaik. Namun, perbaikan iklim itu tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Untuk itu, perlu dorongan agar komitmen investasi yang disampaikan investor benar-benar terealisasi.
"Kejar investasi Penanaman Modal Asing (PMA), tapi harus yang berorientasi ekspor, tidak sembarangan. Agar kalau masuk, tercatatnya sebagai capital account, bukan defisit account," ujarnya.
Senada dengan Fithra, ekonom sekaligus Kepala Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Eko Nugroho menilai melempemnya kinerja sektor padat karya, terutama pertanian dan manufaktur, membuat pendapatan masyarakat tertahan.
"Kedua industri ini (pertanian dan manufaktur) dari tahun 2000 tidak ada pertumbuhan signifikan, bahkan mengarah ke penurunan. Sehingga, pendapatan dari masyarakat kita tidak sesuai dengan harapan," ujar Agus.
Selain itu, ia menuturkan investasi di infrastruktur masih kurang berdampak dan berkaitan dengan ekonomi masyarakat kecil, misalnya tol laut dengan pelayaran rakyat.
"Bagaimana Tol Jawa itu berkoneksi dengan pusat industri kecil dan pertanian kita? Artinya, investasi infrastruktur kita tidak berdampak besar ke ekonomi skala kecil," ujarnya.
Namun, Agus memahami, pilihan pemerintah untuk membangun infrastruktur skala besar lebih dulu. Harapannya, investor bersedia masuk dan akhirnya membuka jalan untuk pelaku industri yang skalanya lebih kecil. Kondisi ini tidak akan tercapai jika akses keuangan kepada kalangan kecil sulit.
Dengan basis perekonomian yang masih mengandalkan konsumsi, Agus menilai sulit bagi Indonesia untuk meningkatkan kelas pendapatannya untuk keluar dari jebakan kelas menengah. Kecuali, kalau pemerintah memiliki kebijakan yang mampu mendongkrak kinerja industri secara signifikan.
"Kita lihat bahwa teknologi sebagai sumber pertumbuhan masih tidak signifikan. Artinya, sumber pertumbuhan masih di konsumsi, bukan produksi, ini tidak berubah dan terlihat di penggunaan teknologi di industri, sehingga tidak memberi dampak ke pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.
Mengingat pendapatan per kapita merupakan jumlah pendapatan dibagi total penduduk, upaya meningkatkan pendapatan per kapita bisa dilakukan dengan menekan pertumbuhan penduduk.
Agus mencontohkan, pertumbuhan ekonomi AS yang hanya berkisar 2 persen-3 persen bisa diimbangi oleh pertumbuhan penduduknya yang berkisar 2 persen-2,5 persen.
Sementara, dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen per tahun, pertumbuhan jumlah penduduknya bisa mencapai 7 persen-8 persen.
Agus berpandangan setidaknya ada dua langkah yang diambil pemerintah untuk mengerek pendapatan masyarakatnya. Pertama, pemerintah harus membantu akses pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke perekonomian digital. Dengan memanfaatkan perdagangan berbasis daring (e-commerce), pemerintah bisa menggenjot sisi penawaran.
Kedua, kebijakan pemerintah terhadap sektor industri perlu lebih terperinci, termasuk dalam hal pengembangannya. Pilih industri yang paling potensial dan bangun secara masif.
"Setelah itu, baru bangun industri lain yang sesuai potensi dan bisa digarap," ujarnya.
Negara tujuan pemasaran produk industri juga harus jelas dan berdampak signifikan. Hal ini lebih baik dibandingkan membangun secara umum, namun dampaknya tak signifikan karena kalah bersaing dengan negara lain.
"Misalnya, mau ke Afrika, apa saja produknya, bagaimana cara penuhi pasar itu, langsung saja fokus bangun itu," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di arah yang benar dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang menurun, serta indeks pembangunan manusia yang membaik.
Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Indonesia bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi tersebut sembari menjaga perbaikan kualitasnya.
"Kalau ada yang menginginkan lebih cepat, itu menurut saya (persoalannya), ya pemerintah juga ingin lebih cepat," ujar wanita yang akrab disapa Ani ini.
Menurut Ani, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia mendapatkan tantangan dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dalam negeri menghadapi hambatan dari tren perlambatan perekonomian global. Kondisi itu langsung menghantam ekspor Indonesia. Untuk mengimbanginya, pemerintah berupaya untuk mendorong investasi, konsumsi, dan belanja pemerintah.
Dari sisi produksi maupun penawaran, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas perekonomiannya, mengingat tingkat produksi perekonomian sudah hampir menyamai kapasitasnya saat ini.
"Semua ini berujung bagaimana meningkatkan investasi di Indonesia. Oleh karena itu, arahan dari Presiden (Jokowi) supaya kami bekerja memperbaiki iklim investasi agar menjadi baik," ujarnya. (sfr)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2JW9wkO
via IFTTT
No comments:
Post a Comment