Bappenas Ramal Lapangan Kerja di Ibu Kota Baru Naik 10 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memprediksi kesempatan bekerja di Pulau Kalimantan akan meningkat 10,5 persen dan nasional 1 persen berkat kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Jokowi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan proyeksi dibuat dengan mendasarkan pada nilai proyek pengembangan ibu kota baru dengan daya serap tenaga kerja yang diciptakan. Pihaknya menghitung proyek senilai Rp1 triliun dalam pengembangan ibu kota baru akan mampu menyerap 14 ribu tenaga kerja.

Sementara, proyeksi awal pemerintah, nilai investasi proyek konstruksi yang akan dikerjakan mencapai ratusan triliun.

"Kesempatan kerja di Pulau Kalimantan bisa sampai 10,5 persen dan di nasional 1 persen. Ini karena luar biasa banyak proyek yang akan dikerjakan," terang Bambang, Rabu (18/9).

Ia menyatakan pembangunan di kawasan ibu kota baru tak hanya akan dilakukan oleh pemerintah, tapi juga dengan swasta. Salah satu skema yang akan digunakan, yakni Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menurutnya, sebanyak 54,6 persen atau Rp265,2 triliun dari total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota sekitar Rp486 triliun akan dipenuhi melalui KPBU. Beberapa pembangunan yang akan menggunakan skema tersebut, yakni gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pembangunan infrastruktur utama selain yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sarana pendidikan, kesehatan, dan museum.

Kemudian, khusus dari swasta saja sebanyak Rp127,3 triliun atau 26,2 persen. Beberapa proyek yang akan dibangun, seperti perumahan umum, perguruan tinggi, bandara, pelabuhan, jalan tol, sarana kesehatan, dan pusat perbelanjaan.

[Gambas:Video CNN]
Sisanya, pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp93,5 triliun atau 19,2 persen berasal dari APBN untuk pembangunan ibu kota baru. Sejumlah proyek yang akan dibangun melalui dana APBN, yaitu infrastruktur pelayanan dasar, istana negara, rumah dinas pegawai negeri sipil (PNS), pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.

"Paling logis KPBU adalah perusahaan properti karena paling banyak yang akan dibangun adalah properti," tutur Bambang.

Menurutnya, perusahaan swasta bisa diberikan hak konsesi sampai 20 tahun dalam mengelola satu apartemen. Masalahnya, kata Bambang, selama ini pemerintah selalu kewalahan memelihara suatu bangunan.

"Pemerintah terkadang lupa menganggarkan pemeliharaan atau terlalu kecil anggarannya, sehingga umur aset berkurang karena tidak dirawat benar," pungkas dia.

(aud/agt)

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia https://ift.tt/309ncE0
via IFTTT