Pasalnya, perang tarif yang dilakukan AS pada Uni Eropa tak hanya akan mempengaruhi ekonomi ke dua pihak tersebut, tapi juga global. Enggar mengatakan Indonesia harus mewaspadai masalah tersebut karena bisa berdampak pada ekonomi dalam negeri.
"Persoalannya pertumbuhan ekonomi dunia pasti ada koreksi lagi, ekonomi Eropa juga pasti kena, demikian juga saya khawatir tahun depan pertumbuhan ekonomi AS terkoreksi lagi," ungkap Enggar di Malang, Kamis malam (3/10).
Ia mengatakan jika perdagangan global terganggu lantaran ekonomi dunia semakin melambat, kemungkinan besar ekspor Indonesia ikut terpengaruh. Ia berharap ekspor Indonesia minimal tidak turun atau stagnan di posisi terakhir pada Agustus 2019 yang sebesar US$14,28 miliar. "Di sisi lain ekspor harus naik atau kalau tidak naik yang penting tidak boleh terjun. Kalau terjun akan menjadi soal bagi Indonesia, atau krisis keuangan akan terkena ke Indonesia," kata Enggar.
Selain mempertahankan ekspor, penangkal dampak lainnya ke Indonesia utamanya bisa melalui investasi. Ia menyatakan mau tak mau memang pemerintah harus segera merampungkan perubahan kebijakan terkait investasi seperti yang diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini.
Diketahui, Jokowi memerintahkan menteri kabinet kerjanya untuk merombak 72 undang-undang (uu) terkait perizinan investasi. Perubahan akan dilakukan dengan skema omnibus law.
Khusus di Kementerian Perdagangan sendiri, Enggar menyebut sedang merevisi 18 peraturan guna menggenjot ekspor dan investasi. Salah satu aturannya adalah Permendag Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru.
"Penanaman investasi dari luar negeri kalau mengharapkan relokasi (dari China) tidak mungkin instan, mungkin baru tahun depan, itu dengan catatan semua kemudahan investasi bisa berjalan sesuai perintah Presiden Jokowi. Jadi hanya investasi (harapannya)," papar Enggar.
[Gambas:Video CNN]
Menurutnya, pemerintahan baru usai pelantikan presiden terpilih Jokowi dan menteri kabinet 2019-2024 harus langsung berjalan tanpa jeda demi mempertahankan ekonomi dalam negeri. Seluruh kebijakan baru terkait investasi juga perlu segera diimplementasikan.
"Pemerintahan baru sudah harus berjalan sejak pelantikan kabinet baru. Harus lari. Kalau tidak pertaruhannya mahal," jelas dia.
Baru-baru ini Bank Dunia merilis data yang menunjukkan tak ada satu perusahaan China yang mau merelokasi perusahaannya dari Negeri Tirai Bambu ke Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Padahal, ada 33 perusahaan memindahkan perusahaannya dari China ke negara Asia lainnya dalam dua bulan ini.
Beberapa negara yang cukup menarik bagi puluhan perusahaan China, yaitu Vietnam, Thailand, dan Meksiko. Bank Dunia menyatakan regulasi investasi di Indonesia masih dianggap rumit, sehingga membuat investor malas menanamkan investasinya.
(aud/agt)from CNN Indonesia https://ift.tt/31KoPVv
via IFTTT
No comments:
Post a Comment