"Dengan dikeluarkannya proposal pengenaan bea masuk imbalan sementara ini, Indonesia akan menyampaikan respons resmi yang menyatakan keberatan. Keberatan akan difokuskan pada metode penghitungan besaran bea masuk yang diduga tidak memerhatikan fakta yang diperoleh selama penyelidikan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (26/7).
Pemerintah menduga Uni Eropa hanya menggunakan best information available (BIA), yaitu data yang dimiliki petisioner (pemohon/industri UE). Hal itu dianggap merugikan Indonesia.
Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Pradnyawati mengungkapkan apabila proposal tersebut menjadi penentuan awal (preliminary determination) pengenaan bea masuk maka dapat dipastikan ekspor biodiesel Indonesia akan terhambat. Karenanya, Indonesia harus bersikap tegas terhadap Uni Eropa.
"Sikap Uni Eropa ini tidak dapat dibiarkan. Apalagi, proposal yang diajukan Uni Eropa mengindikasikan adanya penerapan BIA yang menjadi sangat tidak masuk akal. Kami akan menyampaikan respons tegas secara resmi untuk hal ini," ujar Pradnyawati.Kemendag mencatat ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa melesat 4,5 kali lipat tahun lalu, dari sebelumnya US$116,7 juta pada 2017 menjadi US$532,5 juta. Namun, pada tahun ini, tren ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa cenderung turun dibandingkan capaian 2018.
Menurut Pradnyawati, proposal pengenaan bea masuk itu merupakan ancaman kesekian kalinya dari Uni Eropa untuk menghambat akses pasar produk Indonesia.
Pada Desember 2018 lalu, European Commission (EC) menginisiasi penyelidikan anti subsidi terhadap biodiesel asal Indonesia. Indonesia diklaim memberikan suatu bentuk fasilitas subsidi yang melanggar ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kepada produsen/eksportir biodiesel sehingga mempengaruhi harga ekspor biodiesel ke Benua Biru.
Padahal, beberapa bulan sebelumnya pasar ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa juga baru terbebas dari hambatan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD). Pada 16 Februari 2018, Court of Justice EU (CJEU) mengeluarkan keputusan yang menguatkan putusan Hakim General Court sehingga Uni Eropa memutuskan membatalkan pengenaan BMAD yang mulai efektif berlaku per 16 Maret 2018.
Indonesia juga telah berhasil terbebas dari pengenaan BMAD atas impor biodiesel melalui keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO pada 26 Oktober 2017. Panel DSB memenangkan klaim Indonesia atas Uni Eropa pada sengketa DS 480 - EU-Indonesia Biodiesel."Perusahaan biodiesel Indonesia yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya sangatlah mandiri dan Pemerintah Indonesia tidak menyubsidi industri biodiesel nasional seperti yang dituduhkan Uni Eropa. Dengan menginisiasi penyelidikan anti subsidi pada Desember 2018 dan kini mengajukan proposal pengenaan bea masuk, dapat disimpulkan bahwa Uni Eropa sangat berniat menghambat ekspor biodiesel asal Indonesia," tegas Pradnyawati.
Sebenarnya, sambung ia, Indonesia telah beberapa kali menyampaikan protes keras kepada Uni Eropa. Bahkan, sejak isu akan adanya penyelidikan, Indonesia telah mengambil langkah pendekatan melalui konsultasi prapenyelidikan dengan EU Case Team.
Menurut Pradnyawati, pemerintah bersama produsen biodiesel telah berkomitmen untuk terus melawan Uni Eropa dengan berpegang pada data yang sejak awal penyelidikan telah diberikan kepada penyelidik.
Bila akhirnya Uni Eropa tetap mengenakan bea masuk imbalan, maka upaya yang dapat dilakukan Indonesia adalah mengajukan banding ke EU General Court dan ke forum DSB WTO. Hal ini seperti upaya Indonesia saat sengketa pengenaan BMAD pada 2017 lalu.
"Indonesia sangat bersikap kooperatif dan telah mengakomodasi semua pertanyaan Uni Eropa selama penyelidikan. Pemerintah juga terus berupaya memberikan pembelaan dan melakukan langkah pendekatan melalui jalur diplomasi," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN] (sfr/bir)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2ZcUM7y
via IFTTT
No comments:
Post a Comment