"Sudah menjadi rahasia umum kalau ada, saya bisa katakan, ketidaksepahaman antara kita dengan Uni Eropa terkait dengan masuknya palm oil (kelapa sawit) ke sana," ujar Jerry di Gedung Transmedia, Rabu (27/11).
Sebagai catatan, perundingan IUE-CEPA dimulai sejak 2016 lalu. Jika rampung, kerangka kerja sama itu diharapkan bisa mengerek perdagangan antara keduanya melalui hilangnya hambatan dagang. Per September 2019, perundingan telah memasuki putaran ke-9.
"Saya akan mencoba dengan segala cara yang saya mampu dan bisa untuk mengawal (perundingan) itu sampai selesai," jelasnya. Kerja sama perdagangan merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi defisit neraca perdagangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan masih defisit US$1,79 miliar sepanjang Januari-Oktober 2019.
Selain meningkatkan kerja sama perdagangan, pemerintah juga berupaya memperluas pasar ekspor ke negara non tradisional seperti ke negara-negara di Amerika Selatan dan Afrika. Salah satunya Chile.
Ketegangan antara Indonesia dengan Uni Eropa terjadi ketika Benua Biru menilai industri sawit memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Dalam Delegated Act RED II, Uni Eropa mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.
Sementara Indonesia bersikeras bahwa sawit adalah industri yang mampu memenuhi kebutuhan minyak nabati dengan produktivitas tertinggi di dunia. Bahkan, melebihi beberapa jenis minyak nabati lain, seperti minyak kedelai, minyak biji bunga matahari, dan lainnya.
Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan mencatat neraca perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa surplus dalam lima tahun terakhir. Tahun lalu, total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa tahun lalu mencapai US$31,2miliar, naik 8,29 persen secara tahunan.
Tercatat, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa mencapai US$17,1 miliar. Sebaliknya, nilai impor Indonesia dari Uni Eropa sebesar US$14,1 miliar.
(sfr)from CNN Indonesia https://ift.tt/2L3VQ8O
via IFTTT
No comments:
Post a Comment