Iuran Tak Naik, BPJS Ramal Defisit Bisa Tembus Rp77 T di 2024

Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Kesehatan memprediksi defisit keuangan mereka bisa makin melebar jika pemerintah tidak segera menaikkan iuran kepesertaan. Untuk 2020 mereka memperkirakan defisit bisa mencapai Rp39,5 triliun.

Defisit terjadi karena biaya jaminan mencapai Rp141,1 triliun sedangkan pendapatan hanya Rp96,5 triliun. Lalu pada 2021 defisit diprediksi mencapai Rp50,1 triliun karena biaya jaminan mencapai 160,9 triliun sedangkan pendapatan hanya Rp104,8 triliun.

Selanjutnya, pada 2022 angkanya diprediksi mencapai Rp58,6 triliun karena biaya jaminan sebesar Rp179 triliun namun pendapatan hanya Rp113,5 triliun.

Pada 2023 jumlah defisit diyakini bisa membengkak hingga Rp67,3 triliun karena biaya jaminan mencapai Rp198 triliun sedangkan pendapatan hanya Rp122,7 triliun.

Bahkan mereka memperkirakan defisit bisa melebar hingga Rp77 triliun pada 2024 lantaran pendapatan pada tahun tersebut diproyeksi hanya mencapai Rp133,8 triliun, jauh lebih rendah dari biaya jaminan yang diramal mencapai Rp220 triliun.

Karena itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan keputusan perlu diambil dengan cepat. 

"Kalau kami tidak melakukan upaya- upaya policy mix artinya meningkatkan iuran kemudian kaitannya dengan bauran kebijakan, maka akan terjadi defisit ini semakin lebar," katanya, Senin (2/9).

Ia bilang defisit juga dipicu selisih antara biaya kesehatan dengan iuran yang dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Ia menyebut rata-rata iuran pada 2018 sebesar Rp36.200 sedangkan biaya kesehatan sebesar Rp46.500 per orang per bulan.

[Gambas:Video CNN]
Lalu pada 2019, biaya kesehatan mencapai Rp50.700 per orang per bulan, namun premi rata-rata Rp36 ribu per orang per bulan.

"Itulah yang mendasari perlunya mempersempit gap ini dengan meningkatkan premi per member (anggota) per bulan," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut BPJS Kesehatan berpotensi defisit hingga Rp32,8 triliun pada tahun ini. Namun, angka defisit itu dapat ditekan hingga menjadi Rp14 triliun jika iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) naik mulai Agustus 2019.

Atas dasar itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan peserta kelas mandiri I naik dari Rp80 ribu per bulan menjadi Rp160 ribu per bulan. Lalu kelas mandiri II naik dari Rp59 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu dan iuran kelas mandiri III meningkat menjadi Rp42 ribu dari Rp25.500 per bulan.

(ulf/agt)

Let's block ads! (Why?)

from CNN Indonesia https://ift.tt/2jPxGEq
via IFTTT