Sebut saja Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetimpo, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin, dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.
Sebagian besar kementerian itu sebelumnya tak memiliki wakil menteri. Dalam hal ini, Jokowi menambahkan jabatan wakil menteri di Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Managing Director Lembaga Management FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai secara keseluruhan penunjukan wakil menteri di sejumlah kementerian akan menguras anggaran negara. Pemerintah harus mengalokasikan dana lagi untuk membayar gaji hingga tunjangan untuk wakil menteri yang sebelumnya tidak ada di beberapa kementerian.
Terlebih, Kementerian BUMN langsung memiliki dua wakil menteri. Posisi wakil menteri di BUMN ditempati oleh mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo atau yang akrab disapa Tiko dan mantan Direktur Utama PT Inaum (Persero) Budi Gunadi Sadikin.
Maka itu, Toto menyarankan agar Menteri BUMN Erick Thohir mengkaji lagi jumlah deputi yang sekarang ada di kementerian. Diketahui, ada tujuh deputi yang membawahi sejumlah sektor perusahaan pelat merah.
Daftar deputi itu terdiri dari Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Usaha Media, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultasi, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, dan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.
"Kalau strukturnya ramping maka penambahan anggaran biaya dari dua wakil menteri tidak akan signifikan [di Kementerian BUMN]," ucap Toto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (25/10).
"Jumlah deputi memang perlu disesuaikan. Intinya jenjang organisasi tidak terlalu panjang sehingga ruang untuk kolaborasi, inovasi, dan pengambilan keputusan bisa lebih cepat," terang dia.
Sementara itu, pemilihan Tiko dan Budi dinilai sudah tepat oleh Toto. Menurutnya, latar belakang Tiko sebagai bankir bisa membantu mengelola restrukturisasi perusahaan pelat merah yang bermasalah.
"Kalau Pak Budi dengan pengalaman dan pengelolaan holding di Inalum diharapkan dapat mempercepat proses holding sektoral (di Kementerian BUMN) dan pembentukan super holding BUMN," jelas Toto.
Di sisi lain, Kepala Ekonom DBS Indonesia, Masyita Crystallin berpendapat keberadaan wakil menteri di beberapa kementerian akan membuat pekerjaan rumah selesai lebih cepat. Sebab, menteri bisa membagi pekerjaan dengan wakilnya.
"Prioritas jadi terbagi. Kementerian bisa lebih lincah lagi bergeraknya, tidak semua persoalan di menteri jadinya," kata Masyita.
Kalau pun anggaran belanja pegawai bertambah, Masyita menilainya tak masalah selama kinerja kementerian itu bisa lebih baik. Dalam hal ini, ia menganggap kinerja dari kementerian akan terkerek karena keberadaan wakil menteri.
"Yang penting output-nya. Ini lihatnya seperti bisnis di perusahaan pada umumnya. Menaikkan anggaran agar pekerjaan lebih fokus," ujar Masyita.
Ia juga berpendapat sistem birokrasi tak serta merta menjadi panjang dengan keberadaan wakil menteri. Pasalnya, posisi wakil menteri di sini untuk membantu menteri.
"Jadi perbaiki kualitas di kementerian itu," pungkasnya. (aud)
from CNN Indonesia https://ift.tt/2WcODaM
via IFTTT
No comments:
Post a Comment